Pembantaian! Keji!…

Baru saja HAM menjadi sebuah isu santer setelah adanya aksi bakar diri didepan istana negara. pelanggaran HAM berat terhadap petani di Mesuji Lampung telah terjadi.

Keterlaluan!

Ada kepala yang dipenggal, diduga samai 30 manusia telah dibantai demi sebuah perebutan lahan.

JAKARTA, PedomanNEWS.com– Rakyat yang miskin, tanpa perlindungan hukum, dihabisi kongkalingkong pengusaha dan aparat. Demikian menyedihkan nasib rakyat Mesuji, Lampung, yang dilaporkan kepada Komisi III DPR, Rabu (14/12/2011). PedomanNEWS.com mendapatkan informasi tentang pemutaran video “penyembelihan 2 petani oleh aparat” sebelum pertemuan dengan Komisi III DPR, difasilitasi oleh Mayjen (purn) Saurip Kadi dan Bambang Soesatyo tadi pagi pukul 8:00 WIB.

Di depan anggota DPR warga Mesuji, Lampung, menunjukkan video pemenggalan kepala dua pria. Di dalam video terlihat seorang pria bersenjata api berlaras panjang berpenutup kepala sambil menenteng sepotong kepala. Menurut Bob Hasan, pengacara rakyat Mesuji, Lampung, mengatakan, “Sepanjang tahun 2009 hingga 2011 sudah ada puluhan rumah rusak, ratusan warga terluka, dan 30 korban tewas di Mesuji, Sodong, dan Tulang Bawang, karena sengketa penduduk dengan PT. Silva Inhutani milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng yang menanam karet dan sawit.”

JAKARTA, PedomanNEWS.com– Ternyata PT. Silva Inhutani objek sengketa warga Mesuji, Lampung, adalah milik warga negara Malaysia bernama Benny Sutanto alias Abeng. Investasi pengusaha Malaysia ini dilakukan sejak tahun 2003, namun upaya PT. Silva Inhutani membuka lahan untuk menanam kelapa sawit dan karet selalu ditentang penduduk setempat.

“Para pengusaha ini meminta bantuan kepada aparat keamanan untuk mengusir penduduk karena tidak mampu mengusir, disamping itu perusahaan ini membentuk PAM SWAKARSA yang membenturkan rakyat dengan rakyat. Tetapi di belakangnya adalah aparat kepolisian, timbul korban ketika mengadu mereka tidak dilayani malah jadi korban kembali,” katanya.

Padahal belum lama ini kasus pembantaian serupa telah terjadi tepatnya terhadap orangutan diKutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

PALANGKARAYA, KOMPAS.com – Pemerintah agar bertindak tegas dan serius menyelidiki pembantaian orangutan di Kalimantan beberapa waktu lalu. Bentuk ketegasan itu mencabut izin Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang terbukti terlibat merencanakan pembantaian orangutan.

“Pemerintah harus tegas. Perkebunan swasta yang terbukti terlibat dalam pembantaian orangutan harus dicabut izinnya,” kata pengamat politik Universitas Indonesia, Prof Iberamsjah, di Palangka Raya, Senin (12/12/2011).

Ia menduga, PBS sedikit banyak terlibat dalam merencakan pembantaian orangutan (Pongo pygmaeus) tersebut, mengingat lokasinya pembantaiannya berada di kawasan perusahaan sendiri.

Pembantaian orangutan oleh sekelompok oknum tersebut adalah kejahatan besar, dan yang pasti perbuatan itu telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, seharusnya apabila PBS tidak terlibat dan mengetahui hal tersebut harus segera melaporkannya kepada yang berwenang.

“PBS harusnya juga turut menjaga kelestarian lingkungan, sehingga kalau menemukan kejadian seperti pembunuhan orangutan beberapa waktu lalu harus segera melaporkannya. Jangan hanya tutup mata, seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut,” ucapnya.

Ia menilai, sementara ini pemerintah masih kurang tegas dan tidak terlalu serius menangani masalah tersebut. Kemungkinan kurang berdaya akibat harus berhadapan dengan investor.

Terus terjadinya kasus pembunuhan orangutan dan praktek perkebunan kelapa saiwt yang mengancam orangutan menimbulkan masalah tersendiri. Oleh sebab itu, perlu adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Selain itu, Iberamsjah juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi hutan di Indonesia yang banyak kerusakan akibat aktivitas pembalakan liat, serta pelaksanaan perkebunan dan pertambangan.

“Pemerintah seharusnya bisa memberikan pengawasan dan sanksi yang jelas terhadap hutan di Indonesia. Sehingga kontrol dalam menjaga kelestarian lingkungan cukup terjaga selain bantuan dari masyarakat sekitar,” tambahnya.

Iberamsjah yang juga merupakan putra asli Kalimantan berharap, pemerintah daerah setempat dapat bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap semua permasalahan yang terjadi di daerah. Khususnya dalam menyeleksi investor yang membangun daerah buka merugikan daerah.


Semoga hukum di Indonesia masih berdiri untuk mengusut segala kasus keji yang telah terjadi. Bagaimanapun juga  pembantaian yang terjadi diluar batas kemanusiaan!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s